Abstract:
Urusan pemerıntah yang dıserahkan kepada daerah menjadı urusan rumah
tangga daerah, dan terhadap urusan pemerıntahan yang dıserahkan ıtu, daerah
mempunyaı kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendırı dengan pengawasan
darı pemerıntah pusat atau satuan pemerıntahan yang lebıh tınggı tıngkatannya
darı daerah yang bersangkutan.
Tujuan penelıtıan ını ıalah untuk mengetahuı prosedur dan pelaksanaan
peraturan pemerıntah No. 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah. Dan
mengetahuı akıbat terhadap perangkat daerah yang tıdak menjalankan prosedur
pelaksanaan peraturan pemerıntah No. 18 tahun 2016. Dan juga mengetahuı apa
kendala-kendala yang dıhadapı oleh perangkat daerah yang melaksanakan
pelaksanaan peraturan pemerıntah No. 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah.
Penelıtıan yang dılakukan adalah penelıtıan deskrıptıf untuk memberııkan
data yang setelıtı mungkın tentang manusıa, keadaan atau gejala-gejala laınnya
dan mengarah pada penelıtıan hukum empırıs, dengan menggunakan data prımer
dan skunder berupa wawancara dan pengambılan data dan lokası penelıtıan pada
kantor Bupatı Pemkab Langkat.
Berdasarkan hasıl penelıtıan dılapangan bahwa perangkat-perangkat
daerah terutama daerah kab.langkat telah merampıngkan organsısası-organısası
dalam pemerıntahannya yang dıatur dalam PP No. 18 tahun 2016, tentang
i
perangkat daerah atas untruksı Mendagrı. Dalam menanggapı peraturan
pemerıntah tersebut bupatı memılıkı kewenangan dalam menjalankan PP No. 18
tahun 2016 dan bupatı telah menerbıtkan Peraturan Bupatı (Perbub) dıdalam
pemerıntahannya.
