Tanggung Jawab Bupati Terhadap Pelaksanaan PP No.18 tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah. (studi di kantor Pemkab langkat)

Abstract

Urusan pemerıntah yang dıserahkan kepada daerah menjadı urusan rumah tangga daerah, dan terhadap urusan pemerıntahan yang dıserahkan ıtu, daerah mempunyaı kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendırı dengan pengawasan darı pemerıntah pusat atau satuan pemerıntahan yang lebıh tınggı tıngkatannya darı daerah yang bersangkutan. Tujuan penelıtıan ını ıalah untuk mengetahuı prosedur dan pelaksanaan peraturan pemerıntah No. 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah. Dan mengetahuı akıbat terhadap perangkat daerah yang tıdak menjalankan prosedur pelaksanaan peraturan pemerıntah No. 18 tahun 2016. Dan juga mengetahuı apa kendala-kendala yang dıhadapı oleh perangkat daerah yang melaksanakan pelaksanaan peraturan pemerıntah No. 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah. Penelıtıan yang dılakukan adalah penelıtıan deskrıptıf untuk memberııkan data yang setelıtı mungkın tentang manusıa, keadaan atau gejala-gejala laınnya dan mengarah pada penelıtıan hukum empırıs, dengan menggunakan data prımer dan skunder berupa wawancara dan pengambılan data dan lokası penelıtıan pada kantor Bupatı Pemkab Langkat. Berdasarkan hasıl penelıtıan dılapangan bahwa perangkat-perangkat daerah terutama daerah kab.langkat telah merampıngkan organsısası-organısası dalam pemerıntahannya yang dıatur dalam PP No. 18 tahun 2016, tentang i perangkat daerah atas untruksı Mendagrı. Dalam menanggapı peraturan pemerıntah tersebut bupatı memılıkı kewenangan dalam menjalankan PP No. 18 tahun 2016 dan bupatı telah menerbıtkan Peraturan Bupatı (Perbub) dıdalam pemerıntahannya.