Abstract:
Hak milik atas tanah dapat dipindah haknya kepada pihak lain
(dialihkan) salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli tidak hanya dapat
dilakukan oleh diri sendiri, namun dapat dikuasakan dengan akta kuasa menjual.
Dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan
kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya,
menyelenggarakan suatu urusan. Salah satu konflik sengketa mengenai tanah
adalah yang terdapat didalam perkara perdata dalam Putusan Mahkamah Agung
No. 1364 K/Pdt/2006. Tergugat tidak pernah tahu menahu tentang pengikatan jual
beli tanah milik tergugat serta tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli
hak atas tanah milik tergugat, namun majelis hakim memutuskan bahwa jual beli
tersebut sah secara hukum.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mengacu pada permasalahan; 1)
Bagaimana kedudukan hukum akta kuasa menjual dalam jual beli hak atas tanah?,
2) Bagaimana keabsahan kuasa menjual hak atas tanah kepada notaris?, 3)
Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No.1364K/Pdt/2006 terkait
keabsahan jual beli hak atas tanah dengan akta kuasa menjual?.
Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil; 1) Akta kuasa menjual
dapat dipergunakan dalam jual beli hak atas tanah sesuai dengan Pasal 1795
KUHPerdata. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya satu
kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, meliputi segala kepentingan
pemberi kuasa. Sehingga termasuk didalamnya kuasa menjual dalam jual beli hak
atas tanah. 2) Kuasa menjual hak atas tanah yang dibuat oleh notaris tersebut
untuk dirinya sendiri adalah tidak sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52
UU Nomor 30 Tahun 2004. 3) Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung
No.1364K/Pdt/2006 berdasarkan Pasal Pasal 52 dan Pasal 53 UU Nomor 30
Tahun 2004 Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1792 KUHPerdata, maka jual beli
antara penggugat dan tergugat serta akta pengikatan jual beli dan kuasa menjual
sepatutnya dinyatakan tidak sah karena antara penggugat dan tergugat tidak
pernah terjadi kesepakatan atas jual beli hak atas tanah tersebut dan notaris tidak
diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri.
