Browsing by Title

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Bvk) Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata Di Indonesia

Setiawan, Tomy Puji (2019-03)

Topik ini diangkat berdasarkan berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi khususnya pada sektor ekonomi pariwisata Indonesia sejak diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan ke 169 negara. Serta seberapa besar pengaruh ...

Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota Untuk Peningkatan Ekonomi pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara

Ramadhani, Wahyu (2021-09)

Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan ...

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangangenerasi Muda (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Prayoga SM, M. Rizky (2019-03-13)

Prostitusi merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda dan ironisnya dalam KUHP, tidak ada aturan hukum secara tegas yang melarangnya, oleh sebab itu perlu ...

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulanan Cyber Crime Di Indonesia

Muis, Muhammad (2019-10-09)

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi ...

Kebijakan Hukum Pidana Pada Praktik Pungutan Liar Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Tanpa Ada Akta Perceraian

Sinaga, Ardi (2018-08-20)

Perbuatan korupsi yang terjadi di negara ini mengakibatkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat. Bentuk korupsi yang kerap kali dijumpai dengan mudah oleh masyarakat ialah pungutan liar (pungli). Perbuatan pungli yang ...

Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia

Aldi, Fahri (2021-10-02)

Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu Tindakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam bentuk aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dan keadilan dari ...

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi (Studi Di Polres Pematangsiantar)

Putra, Teguh Erlangga (2018-04)

Aborsi sudah mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu ...

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki Yang Menyetubuhi Kekasihnya (Studi Pada Satreskrim Polrestabes Medan)

Hanjarini, Widya (2019-03-13)

Tindak pidana laki-laki yang menyetubuhi kekasihnya dengan janji dinikahi adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat ...

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme Yang Berulang Di Indonesia

Wiryanata, Mochamad Ival (UMSU, 2020-03-10)

Teroris memerupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia dan digolongkan dalam pelanggaran HAM berat, dikategorikan sebagai extra ordinary crime serta ancaman yang serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu ...

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial

Siregar, Muhammad Hafidz (2021-10-09)

Pelaksanaan Pemilihan Umum masih menyisahkan persoalan yang mendasar. salah satu nya dalam pelaksanaan kampanye. Seiring perkembangan zaman, kampanye yang dilakukan dalam pemilu saat ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana ...

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Peserta Pemilu di Media Sosial

Pratama, Adjie (2021-09-03)

Pelaku perundungan terhadap kontestan pemilu pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang kontestan pemilu dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca ...

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERAN DEWAN PENGAWAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE DUA (2) ATAS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

SAHRI (2021-01-04)

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Dibentuklah lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai tugas ...

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Yayasan Pusaka Indonesia)

SARI, YENNI AFRIDA (2022-08-12)

Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya dan sering diperbincangkan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi diluar perkawinan saja, tetapi bisa terjadi di dalam ...

Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia

Rambe, Muhammad Adam (2019-10-11)

Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana merupakan Kajian menyangkut politik hukum pidana sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Terkait dengan tindak pidana makar dapat ditemukan ...

KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT

PRISTIONO, AGUS (2019-09-05)

Penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan menggunakan sarana penal (litigasi) terkadang menyisakan kekecewaan bagi para pencari keadilan yang menggantungkan harapan pada aparatur penegak hukum yang terbingkai dalam ...

Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara

DIOZA, RIVAN (2019-03-22)

Cyber crime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dimana Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain ...

KEBIJAKAN KRIMINAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan)

LENGGO GEN, NADHYA PUTI (2020-02)

Kasus anak sebagai korban konten pornografi pernah terjadi di Surabaya, yang mengusik banyak pihak. Pelaku penyebaran konten pornografi tersebut kemudian dikenai sanksi pidana penjara. Anak sebagai korban konten ...

Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO

Widya, Ucha (2018-04)

Skripsi in membahasa tentang bagaimana kebijakan negara terhadap dampak dumping sebagai praktik dagang yang tidak sehat bagi negara importir menurut ketentuan GATT/WTO. Dari peraturan GATT-WTO ini terdapat bab-bab yang ...

Kebijakan Non Hukum Pidana ( Non Penal ) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Di MUI

Andrianto, Wiko (2019-10-12)

Peningkatan masalah kejahatan dan kekerasan yang dilatarbelakangi agama dan kepercayaan yang ada, ini merupakan suatu hal yang penting di Indonesia apalagi kita ketahui bersama Indonesia merupakan Negara yang religious. Masalah ...

KEBIJAKAN NON PENAL ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

RIZKINA, FIRA NAHDA (2022-10-25)

Penggunaan kendaraan bermotor saat ini menjadi kebutuhan yang penting guna menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Namun sayang kebutuhan ini tidak barengi dengan sikap taat dan patuh aturan lalu lintas. Masyarakat ...

Browsing by Title

Browsing by Title

Search DSpace

Browse

All of DSpace

My Account