Ilmu Hukum http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/33 2026-06-07T18:38:58Z 2026-06-07T18:38:58Z ZIHAN, NABILA http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31469 2026-06-06T03:18:13Z 2026-04-18T00:00:00Z

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN ZIHAN, NABILA Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Namun, kemudahan tersebut juga berdampak pada maraknya penyebaran berita bohong (hoax) yang berpotensi menimbulkan keresahan hingga kerusuhan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong di media sosial, mengkaji kebijakan dan penegakan hukum dalam menanggulangi penyebaran hoax, serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan kerusuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait penyebaran berita bohong di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3). Penegakan hukum dilakukan melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif oleh aparat penegak hukum, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (actus reus) dan kesalahan (mens rea), dengan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda.

2026-04-18T00:00:00Z ANISA, AZHARI http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31467 2026-06-06T03:16:05Z 2026-04-18T00:00:00Z

ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO.15/KPPU-I/2022) ANISA, AZHARI Proses penyelesaian kartel di komisi pengawas persaigan usaha (KPPU), penyelesaian dengan proses pembuktian, proses pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (idirect evidence). Bukti tidak langsung sering digunakan sebagai petunjuk. Bukti ini di gunakan pada proses pembuktian persidangan praktik kartel. Munculnya bukti tidak langsung ini berkaitan dengan kesulitan pembuktian terhadap praktik kartel. Dalam penelitian ini juga membahas tentang penggunaan alat bukti yang kuat digunakan dalam proses persidangan, dan bagaimana penerapan hukum yang digunakan dalam sistem hukum persaingan usaha. Jenis pendeketan yang di gunakan adalah yuridis normatif yaitu hukum dktriner. Penelitian hukum normatif yang disebut hukum doctrinal, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian kartel di KPPU meliputi tahap penyelidikkan, pemeriksaan, hingga pembacaan putusan. Proses pembuktian memanfaatkan alat buktu seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk serta keterangan pelaku usaha sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Alat bukti tersebut memegang peran krusial dalam membuktikan praktik kartel, menjadi fondasi KPPU untuk menetapkan tanggung jawab pelaku usaha, serta menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

2026-04-18T00:00:00Z ALIV, SAHRIAL NASUTION http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31452 2026-06-06T02:29:04Z 2026-04-06T00:00:00Z

HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN FIQH ISLAM ALIV, SAHRIAL NASUTION Penelitian ini mengkaji implikasi hukum terhadap pembagian harta waris apabila salah satu ahli waris berpindah agama dengan fokus pada kedudukan hukum anak yang berpindah agama dalam perspektif fiqh Islam, hak warisnya dalam sengketa warisan tanpa wasiat, serta penerapan mekanisme alternatif melalui wasiat wajibah dalam praktik peradilan di Indonesia. Perpindahan agama dalam fiqh Islam dikualifikasikan sebagai māni‘ al-irts atau penghalang kewarisan yang menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk mewarisi dari pewaris Muslim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa anak yang berpindah agama dan telah memenuhi syarat baligh, berakal, dan sadar dalam tindakannya dikategorikan sebagai murtad sehingga kehilangan hak waris secara penuh menurut ketentuan fiqh. Namun demikian, dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999 mengembangkan mekanisme wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga, dengan ketentuan pemberian maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Penerapan wasiat wajibah ini menunjukkan adanya dinamika perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dalam mengakomodasi fenomena sosial yang berkembang, meskipun KHI sendiri belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai status ahli waris beda agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan agama berdampak langsung pada gugurnya hak waris melalui faraidh, namun tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bagi ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan melalui penetapan wasiat wajibah oleh hakim. Ketidakpastian hukum masih terjadi akibat kekosongan norma dalam KHI, sehingga penyelesaian perkara sangat bergantung pada yurisprudensi dan penafsiran hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum waris Islam, harmonisasi regulasi, serta penegasan pedoman yudisial guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan perlindungan terhadap keadilan dalam keluarga yang menghadapi persoalan waris beda agama.

2026-04-06T00:00:00Z ARRIZKI, MUHAMMAD RAIHAN http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31442 2026-06-06T01:46:57Z 2026-04-18T00:00:00Z

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN PELAKU PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN TEMBUNG) ARRIZKI, MUHAMMAD RAIHAN Fenomena sosial di zaman sekarang ini banyak terjadi kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian, pelaku pencurian yang tertangkap oleh masyarakat seringkali dihakimi sebagai bentuk ekspresi kemarahan serta keinginan untuk memberikan efek jera secara instan. Setiap tindakan kriminal pada dasarnya telah diatur mekanisme penyelesaiannya melalui jalur hukum formal, namun realitanya terjadi ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, terjadi praktik main hakim sendiri yang merupakan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penganiayaan terhadap pelaku pencurian, mengkaji faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pelaku pencurian, serta mengidentifikasi mekanisme penanggulangan oleh Polsek Medan Tembung terkait penganiayaan terhadap pelaku pencurian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan sifat deskriptif analitis (descriptive analytical research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data penelitian meliputi sumber data hukum islam, data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa wawancara dengan informan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab penganiayaan terhadap pelaku pencurian terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal pelaku, faktor internal yaitu faktor psikologi pelaku, seperti lemahnya pengendalian diri sehingga membuat pelaku mudah terbawa arus emosi hingga melakukan kekerasan ekstrim (penganiayaan), Faktor eksternal yaitu lemahnya kontrol sosial sehingga menyebabkan pembenaran moral yang mendorong tindakan penganiayaan. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab terjadinya penganiayaan berdasarkan teori-teori kriminologi dan menegaskan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

2026-04-18T00:00:00Z