http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/33 Ilmu Hukum Sat, 16 May 2026 11:05:59 GMT 2026-05-16T11:05:59Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30958 TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN TRIE, HAFIDZA Tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan merupakan salah satu persoalan serius yang sering terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa kekerasan seksual di lingkungan kerja masih sering terjadi. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja, pertanggungjawaban korporasi atas terjadinya tindak pidana tersebut, serta perlindungan hukum terhadap korban yang dikaitkan dengan tanggung jawab korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja dapat berupa pelecehan fisik, verbal, nonverbal, visual, maupun psikologis yang terjadi akibat penyalahgunaan relasi kuasa. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam ranah perusahaan, oleh pihak yang bertindak dalam kapasitas jabatannya, serta terdapat unsur kesalahan berupa perintah, pembiaran, atau kelalaian. Pertanggungjawaban korporasi berlandaskan pada teori identifikasi, vicarious liability, dan pertanggungjawaban fungsional sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan KUHP Nasional. Selain itu, korban berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi, dan jaminan keamanan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tanggung jawab korporasi dalam membangun mekanisme pencegahan dan penanganan yang responsif. Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30958 2026-04-18T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30956 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DENGAN SISTEM KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (STUDI PT. PPM DEVELOPER MEDAN) AMEY, CHAIRUNNISA BR. SIMATUPANG Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah sebagai kebutuhan dasar, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Medan, yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli rumah secara tunai. Dengan adanya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masyarakat menjadi lebih mudah untuk memiliki rumah karena dapat dilakukan melalui sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai pengaturan hukum KPR di Indonesia, mekanisme pelaksanaannya pada PT. PPM, serta bentuk perlindungan hukum bagi pembeli sebagai debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum yang terjadi dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum KPR di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, meliputi KUHPerdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme pelaksanaan KPR pada PT. PPM meliputi tahap pemesanan unit, pembayaran uang muka, perjanjian jual beli, pengajuan kredit, analisis kelayakan, akad kredit, hingga serah terima rumah. Perlindungan hukum bagi pembeli mencakup aspek preventif melalui transparansi informasi dan kejelasan klausul perjanjian, serta aspek represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan posisi hukum pembeli khususnya dalam hal pemahaman terhadap isi perjanjian dan akses informasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi penting guna mewujudkan hubungan hukum yang lebih adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum. Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30956 2026-04-18T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30955 PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS (Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia) RARA, VANIA ARDYA Pengetahuan tradisional di bidang kuliner merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung nilai budaya, sosial, serta ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud pengetahuan tradisional kuliner tersebut adalah rendang, yang berasal dari tradisi masyarakat Minangkabau dan telah dikenal secara luas di tingkat internasional. Dalam perkembangannya, pengetahuan tradisional kuliner menghadapi berbagai tantangan, khususnya risiko klaim dan pemanfaatan oleh pihak asing tanpa persetujuan, sebagaimana terlihat dalam polemik klaim makanan rendang oleh Malaysia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya perlindungan hukum yang memadai, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional kuliner Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Trade Related Into Intellectual Property Rights (TRIPS), serta menganalisis dampak hukum yang timbul akibat klaim makanan rendang oleh Malaysia terhadap kepentingan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perjanjian internasional yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun TRIPS telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pengaturan hukum, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pelaksanaan inventarisasi nasional terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi langkah penting dalam mendokumentasikan, melestarikan, sekaligus memperkuat dasar hukum pengetahuan tradisional Indonesia. Inventarisasi tersebut juga dapat mendukung upaya memperoleh pengakuan budaya di tingkat internasional melalui lembaga seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dengan adanya pencatatan dan pengakuan secara resmi, pengetahuan tradisional seperti Rendang tidak hanya terlindungi sebagai bagian dari identitas budaya bangsa, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mendorong perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30955 2026-04-08T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30948 MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN) ERNI, TRIANA Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksaan profesinya. Dalam melakukan tugas sebagai advokat masih terjadi adanya pelanggaran pelanggaran etik yang dilakukan, kesalahan kewenangan advokat terjadi ketika seorang pengacara menyalahgunakan profesinya untuk mengejar kepentingan di luar batas tugasnya sebagai penegak hukum dengan mengabaikan UU No 18 tahun 2003 tentang advokat Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif (yuridis empiris) adalah penelitian yang didasarkan pada fakta, data, atau pengalaman nyata yang diperoleh langsung dari lapangan. termasuk juga bagaimana norma tersebut berfungsi di dalam kehidupan masyarakat, berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Data penelitian terdiri dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber di Kota Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan hubungan teori, konsep, dan realitas. Adapun Hasil penelitian ini terkait dengan, Kualifikasi Anggota Komisi Pengawas, mekanisme Pangawasan Sehari-Hari dan hambatan dalam Pengawasan Advokat, Anggota komisi pengawas organisasi advokat di PERADI Kota Medan umumnya berasal dari advokat senior dengan pengalaman panjang, memiliki integritas moral, rekam jejak bersih dari pelanggaran etik, serta memahami kode etik advokat serta Pengawasan sehari-hari di PERADI Kota Medan dilaksanakan melalui kombinasi mekanisme pasif dan aktif dan Hambatan utama yang dihadapi Komisi Pengawas adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi eksternal yang mengganggu independensi pengawas. Fri, 27 Nov 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30948 2026-11-27T00:00:00Z