PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DENGAN SISTEM KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (STUDI PT. PPM DEVELOPER MEDAN)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah sebagai kebutuhan dasar, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Medan, yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli rumah secara tunai. Dengan adanya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masyarakat menjadi lebih mudah untuk memiliki rumah karena dapat dilakukan melalui sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai pengaturan hukum KPR di Indonesia, mekanisme pelaksanaannya pada PT. PPM, serta bentuk perlindungan hukum bagi pembeli sebagai debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum yang terjadi dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum KPR di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, meliputi KUHPerdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme pelaksanaan KPR pada PT. PPM meliputi tahap pemesanan unit, pembayaran uang muka, perjanjian jual beli, pengajuan kredit, analisis kelayakan, akad kredit, hingga serah terima rumah. Perlindungan hukum bagi pembeli mencakup aspek preventif melalui transparansi informasi dan kejelasan klausul perjanjian, serta aspek represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan posisi hukum pembeli khususnya dalam hal pemahaman terhadap isi perjanjian dan akses informasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi penting guna mewujudkan hubungan hukum yang lebih adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum.