PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Kasus Di PSDKP Belawan)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayahnya sebagain besar adalah laut mencapai 6.4 juta KM2 dengan melimpahnya sumber daya ikan di Indonesia yang menjadi rentan dalam kegiatan tindak pidana perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, mengetahui pengaruh penegakan hukum, dan merumuskan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta melakukan penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan Kecamatan Belawan yang menjadi area strategis di Selat Malaka. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini fokus pada efektivitas penegakan hukum yang bersumber data pada data kewahyuan (Al-Qur’an dan Hadits), data primer dengan wawancara mendalam dengan penyidik PSDKP Belawan dan Tokoh Masyarakat Nelayan, serta data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan resmi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan merujuk Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Stasiun PSDKP Belawan dilakukan secara sinergis melalui pengawasan, penyidikan, dan penindakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian pengaruh penegakan hukum yang dilakukan di Kecamatan Belawan memperlihatkan tren penurunan kasus tindak pidana perikanan, namun belum memberikan optimal akibat dimilikinya kendala seperti keterbatasan personil dan sarana prasarana. Dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan dengan pembentukan POKMASWAS sebagai Collaborative Policing yang membantu aparat dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, pengaruh penegakan hukum di PSDKP Belawan mengandalkan struktur hukum, sarana pendukung, dan keikutsertaan masyarakat.