EFEKTIVITAS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KLAIM ASURANSI JIWA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Abstract

Efektivitas prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi. Sengketa klaim asuransi jiwa sering muncul akibat penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, perbedaan penafsiran terhadap isi polis, serta wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Penelitian ini, BPSK berperan sebagai lembaga non-litigasi yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan dibandingkan jalur pengadilan namun, efektivitas pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK masih menjadi persoalan, karena adanya kendala sumber daya atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan BPSK, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang asuransi, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti OJK dan pengadilan, serta lemahnya pelaksanaan putusan BPSK di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lainnya dan didukung oleh studi lapangan melalui wawancara. Analisis penelitian difokuskan pada penilaian kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi jiwa, namun efektivitasnya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang asuransi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan BPSK, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, serta lemahnya pelaksanaan putusan BPSK. Upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa memerlukan penguatan kelembagaan BPSK, perbaikan koordinasi antar lembaga, peningkatan kepatuhan perusahaan asuransi, serta peningkatan literasi konsumen agar perlindungan hukum dapat terwujud secara lebih optimal.