KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Abstract

Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, pada bentuk pemerintahan berlaku sistem presidensil. Artinya Presiden selaku pejabat eksekutif adalah pemegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan untuk menjalankan amanah dan pengembanan tugas-tugas negara dan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Seperti pada pengangkatan Menteri Negara dalam struktur kabinet pemerintahan. Para Menteri dipilih dan diangkat Presiden berdasarkan kewenangan dan hak prerogatifnya untuk membantu berbagai tugas Presiden dan kinerja pemerintahannya. Namun pada fenomenanya, keterpilihan dan keputusan Presiden dalam pengangkatan seorang Menteri seringkali dipengaruhi oleh unsur politis lainnya, seperti permintaan jatah Menteri dari partai pendukung pemerintah. Dimana permintaan tersebut pada akhirnya berpotensi mempengaruhi hak prerogatif Presiden untuk memilih para Menteri yang berkompeten pada bidang tugasnya. Dimana hal itu terbukti dari banyaknya Menteri negara yang berperilaku tidak baik, melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti pada praktik korupsi dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan menteri negara yang merupakan hak prerogatif Presiden pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, tingkat peluang keterpilihan pengangkatan menteri negara oleh Presiden atas dasar permintaan partai politik menurut sistem pemerintahan presidensial, dan bagaimana kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa keterpilihan dan keputusan Presiden dalam pengangkatan seorang Menteri seringkali dipengaruhi oleh unsur politis yang sumbernya datang dari partai koalisi pendukung Presiden itu sendiri. Dimana partai koalisi menyodorkan nama-nama calon Menteri dari partai mereka masing-masing untuk dapat duduk di kabinet pemerintahan. Sehingga dengan keadaan ini menyulitkan Presiden untuk memilih para Menteri yang memang kompeten dan professional dibidangnya.