PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI PLATFORM JUDI ONLINE

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun kerap menghadapi eksploitasi, terutama saat terjebak bekerja di platform judi online ilegal di negara-negara Asia Tenggara. Perekrutan yang dilakukan secara ilegal dengan dalih pekerjaan legal menyebabkan banyak PMI menjadi korban perdagangan orang dan kerja paksa. Situasi ini memperlihatkan lemahnya regulasi dan pengawasan dalam sistem perlindungan tenaga kerja migran, serta ketidakmampuan negara menjangkau dan melindungi warga negara yang bekerja di sektor-sektor rentan dan bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi pustaka. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan persoalan hukum dalam kontrak kerja PMI di platform judi online dan menilai efektivitas peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi kerja berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja PMI yang ditempatkan di sektor judi online cacat hukum karena bertentangan dengan hukum pidana dan asas kebebasan berkontrak. PMI yang direkrut secara manipulatif menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang, namun belum memperoleh perlindungan maksimal dari negara. Penegakan hukum terhadap agen perekrut dan penyusunan regulasi baru untuk menjawab perkembangan eksploitasi digital masih lemah. Diperlukan sistem perlindungan hukum terpadu dan responsif berbasis hak asasi manusia serta literasi hukum sejak pra-penempatan agar PMI tidak lagi menjadi korban berulang.