ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)

Abstract

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia, akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan. Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai hukum yang tertuliskan peraturan perundang undangan (law in books) dengan sifat penelitian deskriptif dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan peraturan hukum lainnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan atau pun hak-hak dan kewajiban masing masing seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan apabila tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan.