KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kekuasaan presiden dalam proses pembuatan undang-undang di dua negara yang memiliki sistem pemerintahan dengan karakteristik presidensial dan semi-parlementer, yaitu Indonesia dan Singapura. Walaupun keduanya mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan, ada perbedaan mencolok dalam lingkup kekuasaan presiden terhadap undang-undang. Di Indonesia, presiden berfungsi sebagai pengusul utama Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki hak veto yang terbatas. Di Singapura yang menganut sistem parlementer dengan kekuasaan eksekutif yang dominan, presiden lebih berfungsi secara simbolis, dan wewenang legislasi dipegang oleh perdana menteri dan parlemen. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-komparatif dengan melakukan studi pustaka terhadap konstitusi, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan dari setiap negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sejarah, struktur pemerintahan, dan rencana konstitusi juga memengaruhi kekuatan atau kelemahan posisi presiden dalam proses pembuatan undang-undang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai dinamika sistem presidensial serta dampaknya terhadap fungsi legislasi di berbagai negara.