PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Abstract

Hak asuh anak (hadhanah) adalah hak yang diberikan pengadilan kepada salah satu orang tua untuk merawat anak setelah perceraian, yang sering memicu perdebatan emosional. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan, eksekusi dengan paksa diperlukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai dasar hukum eksekusi putusan hak asuh anak, proses pelaksanaan, dan solusi dalam hambatan eksekusi putusan hak asuh anak. Metode penelitian metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara di Pengadilan Agama Medan, dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi hak asuh anak belum diatur secara jelas dalam HIR/R.Bg atau peraturan Peradilan Agama, meskipun merujuk pada Hukum Acara Perdata. Proses eksekusi hak asuh anak mengikuti mekanisme dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg, dengan beberapa tahapan yang meliputi pemeriksaan permohonan, pemberian aanmaning, hingga pelaksanaan eksekusi paksa jika diperlukan. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi hak asuh anak seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus pemeliharaan anak yang jarang terjadi. Meskipun begitu, eksekusi tetap penting untuk menegakkan hukum dan keputusan pengadilan.