PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS: POLRESTABES KOTA MEDAN)

Abstract

Penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban dalam tindak pidana, khususnya penganiayaan, masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat implementasi, terutama di lingkungan kepolisian. Polrestabes Kota Medan sebagai lembaga penegak hukum yang menangani berbagai perkara penganiayaan memiliki tantangan dalam menegakkan ketentuan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Rendahnya kesadaran pelaku, terbatasnya kapasitas penyidik, dan minimnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik di Polrestabes Kota Medan serta studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan, serta memperhatikan faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi penerapan restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Polrestabes Kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan restitusi dilakukan melalui pelatihan penyidik, koordinasi dengan LPSK, serta penyusunan SOP internal. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum optimalnya sosialisasi kepada korban mengenai hak atas restitusi. Penegakan hukum pidana yang berkeadilan memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor serta penguatan kapasitas institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan.