LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DARI PHILIPINA KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF GATT/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Abstract

Setiap negara didunia saling terhubung dan terkait satu sama lain dengan aktivitas dan kepentingan dalam kebutuhan mereka masing-masing. Bentuk hubungan tiap-tiap negara itu diwujudkan melalui hubungan kerjasama internasional dibidang perekonomian, perdangangan dan lainnya, baik dalam hubungan di level multi nasional, regional dan bahkan bilateral antar dua negara saja. Dimana hubungan kerjasama itu pada akhirnya harus diatur dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat didalamnya, seperti dalam kerjasama perdagangan dan perekonomian yang tergabung dalam GATT/WTO. Negara-negara anggota harus memenuhi asas dan unsur kepatuhan untuk mencapai stabilitas perdagangan dan perekonomian dunia. Namun pada perjalanan waktu maka ada saja negaranegara tertentu seperti Filipina membuat kebijakan sepihak untuk menghentikan ekspor bahan mentah bijih nikelnya keberbagai negara yang membutuhkan termasuk Indonesia. Kebijakan ini dinilai dan dianggap sebagai bentuk ketidak patuhan Filipina terhadap ketentuan yang sudah disepekati dalam GATT/WTO. Negara-negara didunia yang terdampak atas kebijakan sepihak ini termasuk Indonesia pada akhirnya menggugat Filipina ke GATT/WTO untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber dan bahan penelitian yang dilakukan bersumber dari berbagai literatur yang kemudian dikaitkan dengan aturan kebijakan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terhadap kebijakan sepihak pada larangan ekspor bahan men