PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Abstract

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam konteks pemisahan pembagian harta warisan. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memenuhi asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas pacta sunt servanda dan tidak mencantumkan klausul wanprestasi, yang dalam kejadian ini memiliki potensi timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis untuk menilai keabsahan suatu perjanjian dan bentuk perlindungan hukum atas perjanjian yang dimaksud guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistematis terhadap norma hukum yang berlaku, terutama Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini juga menganalisis teori-teori hukum perjanjian dan asas pacta sunt servanda sebagai dasar kekuatan mengikat. Pemisahan pembagian dalam harta warisan dalam hal diperoleh berdasarkan testament (wasiat) sering kali menimbulkan konflik antara segenap ahli waris, upaya guna menghindari konflik tersebut segenap ahli waris dapat menyelesaikan dengan pemisahan dan pembagian harta dalam warisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mencapai kesepakatan dan tidak menghilangkan unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH perdata, dalam hasil penelitian lain menunjukkan perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka keberasadaan dan / atau pemberlakuan asas Pacta Sunt Servanda tidak dapat dipastikan kedudukannya dan menjadikannya posisi yang lemah dimata hukum, begitu juga perjanjian serupa tanpa mencantumkan klausul wanprestasi tetap memenuhi asas pacta sunt servanda sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, ketiadaan klausul wanprestasi menimbulkan kelemahan dalam perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyusun perjanjian secara cermat dan lengkap agar hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan maksimal sesuai prinsip keadilan.