Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan

Abstract

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Kota Medan, masih menjadi tantangan besar. Produksi sampah terus meningkat, namun pengelolaannya belum optimal. Pada 2023, Medan menghasilkan rata-rata 2.000 ton sampah per hari, namun hanya 800 ton yang terkelola. Pemerintah Kota Medan telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, namun penegakan hukum masih lemah. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan efektivitas penanganan sampah yang dibuang sembarangan di Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan logika deduktif untuk menjawab permasalahan hukum. Pengelolaan sampah di Kota Medan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Meskipun telah ada Perda No. 6 Tahun 2015 dan UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan dan sanksi atas pembuangan sampah sembarangan, implementasinya belum maksimal. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya aparat pengawas, rendahnya penindakan hukum, dan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya seperti pembangunan TPA regional, program bank sampah, dan kolaborasi dengan sektor swasta sudah dilakukan, tetapi masih terbatas. Untuk efektivitas pengelolaan sampah, dibutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan mengedepankan edukasi, teknologi ramah lingkungan, serta penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Medan.