Analisis Hukum Tindak Pidana Pencemaran Udara Atas Pengelolaan Batubara Menjadi Listrik Tenaga Uap

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan listrik yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain dampak negatif dengan hadirnya PLTU sebagai pasokan listrik tambahan tersebut menimbulkan dampak pencemaran udara atas pengelolaan batubara menjadi listrik tenaga uap. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum pidana atas pencemaran udara akibat pengelolaan batubara menjadi listrik tenaga uap, tanggung jawab pidana atas pencemaran udara akibat pengelolaan batubara menjadi listrik tenaga uap serta upaya hukum pidana akibat pencemaran udara akibat pengelolaan batubara menjadi listrik tenaga uap. Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan didukung oleh data hukum islam dan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menguatkan hasil penelitian. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, Pengaturan hukum pidana atas pencemaran udara akibat pengelolahan batubara menjadi listrik tenaga uap jika perusahaan PLTU melakukan dengan kesadaran penuh (adanya culpa) maka digunakan ketentuan hukum Pasal 98 UU PPLH sedangkan jika adanya kelalaian maka digunakan ketentuan hukum Pasal 99 UU PPLH. Kedua, Tanggung jawab pidana atas pencemaran udara akibat pengelolahan batubara menjadi listrik tenaga uap ini dapat dikenakan terhadap 2 (dua) subjek hukum yaitu tanggung jawab negara (Pemerintah Daerah) dan tanggung jawab perusahaan/korporasi atau badan hukum. Ketiga, Upaya hukum pidana atas pencemaran udara akibat pengelolahan batubara menjadi listrik tenaga uap yakni upaya hukum pidana, perdata dan administratif.