AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi yang menganut sistem presidensial, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu wujud nyata demokrasi di indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), yang menjadi instrumen utama dalam memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks demokrasi konstitusional, pencalonan presiden dan wakil presiden harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Namun, pencalonan pejabat aktif khussunya menteri negara dalam pemilu presiden menimbulkan polemik terkait potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri maju sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa harus mundur dari jabatannya, dengan syarat memperoleh izin presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjelaskan doktrin dan asas- asas dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan fokus pada penggambaran keadaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari kewahyuan dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan, serta menerapkan metode analisis kualitatif yang menekankan pada pengkajian data berdasarkan kualitas dan keterkaitannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak perubahan pencalonan presiden dan wakil presiden terhadap netralitas penyelenggara pemilu, potensi penyalahgunaan fasilitas negara, serta efektivitas lembaga pengawas seperti Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisa peraturan perundang – undangan, putusan mahkamah konsttusi serta praktik penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan baru ini menimbulkan tantangan signifikan dalam pengawasan pemilu karena membuka celah bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, transparan, akuntabel, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas proses demokrasi.