PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Abstract

Pelindungan data pribadi merupakan upaya melindungi informasi individu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah, guna menjamin hak asasi manusia serta mencegah penyalahgunaan data. Regulasi pelindungan data pribadi bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, termasuk melalui edukasi digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Siberkreasi dan akademisi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji aturan, prinsip, dan doktrin hukum terkait pelindungan data pribadi nasabah bank dalam tindak pidana pencurian data di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan dari hasil penelitian Pasal 4 UU PDP melindungi data spesifik, termasuk data keuangan nasabah bank, dengan sanksi Pasal 65 dan 67 berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. UU ITE Pasal 32 ayat (1)–(3) mengatur pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar bagi pelaku. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penegakan pelindungan data pribadi nasabah bank dari tindak pidana pencurian, Di dalam UU no 10 tahun 1998 undang – undang perbank – an pada pasal 40 mengatur juga mengenai tentang tindak pidana memaksa mengambil data atau mencuri data nasabah bank dan dapat di kenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun dengan denda mininimal 10 miliar hingga 200 miliar dengan kententuan yang berlaku di dalam uu tersebut terhadap orang dan pegawai bank yang membuka data pribadi nasabah bank tersebut.