PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI PROFESI GURU HONOR TERHADAP HAK UPAH YANG DIBAWAH MINIMUM

Abstract

Guru memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Namun, kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih memprihatinkan, dengan upah di bawah standar dan minimnya perlindungan hukum. Perbedaan gaji antara guru honorer dan PNS sangat mencolok meskipun beban kerja serupa. Pemerintah berdalih anggaran tidak mencukupi, sementara guru honorer tetap dipekerjakan dengan hak yang terbatas. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum perdata bagi guru honorer terkait upah minimum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bersifat deskriptif, dan mengandalkan data sekunder serta bahan hukum tersier. Data dikumpulkan secara offline dan online melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori, asas, dan pasal-pasal hukum yang relevan. Penelitian ini membahas Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mengatur pengupahan guru honorer, termasuk hak atas upah minimum (Pasal 88C). Namun, banyak guru honorer di sekolah swasta (seperti SD Bakti 1 dan SD Mawaddah Warohmah) masih menerima gaji di bawah standar (Rp300.000 Rp1.000.000/bulan), bertentangan dengan hukum perdata (Pasal 1338 KUHPerdata) dan ketenagakerjaan (Pasal 90 UU Ketenagakerjaan). Faktor pelanggaran meliputi: (1) kurangnya regulasi spesifik, (2) anggaran sekolah terbatas, (3) sulitnya sertifikasi, (4) sistem upah berbasis jam mengajar, dan (5) lemahnya pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum bagi guru meliputi: (1) gugatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), (2) penyelesaian sengketa industrial, (3) advokasi serikat pekerja, dan (4) intervensi pemerintah melalui regulasi tambahan. Solusi diperlukan, seperti harmonisasi regulasi, insentif sekolah swasta, dan pengawasan ketat untuk menjamin kesejahteraan guru honorer.