ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi di Polres Pematangsiantar)

Abstract

Penelitian ini membahas secara mendalam fenomena tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sebagai alat kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Pematangsiantar. Peningkatan kasus penyalahgunaan senjata tajam tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, mengkaji aturan hukum yang berlaku, unsur-unsur tindak pidana, serta upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum di Polres Pematangsiantar. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin, dengan menekankan unsur kesengajaan pelaku dan potensi bahaya senjata tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin, dengan menekankan unsur kesengajaan pelaku dan potensi bahaya senjata tersebut. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia memiliki unsur subjektif seperti kesengajaan, dan unsur objektif seperti perbuatan membawa atau menggunakan senjata tanpa izin di tempat umum. Kesimpulannya, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 masih menjadi landasan hukum utama penindakan penyalahgunaan senjata tajam. Unsur niat dan kesengajaan sangat penting dalam pembuktian tindak pidana. Polres Pematangsiantar aktif menjalankan langkah preventif dan represif untuk mengatasi permasalahan ini, namun keberhasilan penanggulangan juga bergantung pada dukungan masyarakat dan pembaruan regulasi yang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi hukum, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.