ANALISIS HUKUM TENTANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN No.45/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Abstract

Penelitian ini menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan Putusan No. 45/Pdt.G/2023/PN Mdn. Ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya,1 Bagaimana bentuk wanpretasi dalam perjanjian jual beli hak atas tanah,2 Bagaimana akibat hukum penguasaan hak atas tanah yang didalamnya terdapat wanprestasi,3 Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 45/Pdt.G/2023/PN Mdn. Studi ini mengkaji penerapan asas pacta sunt servanda dan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban agar transaksi jual beli tanah berjalan adil dan efektif, sekaligus menguatkan kepercayaan dalam proses jual beli properti di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Statute Approach. Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan fenomena hukum tanpa menguji hipotesis. Sumber data terdiri dari data primer (putusan pengadilan, KUHPer, KUHAP), data sekunder (buku hukum, analisis putusan), dan data tersier (kamus hukum, ensiklopedia, internet). Pengumpulan data dilakukan secara offline (studi lapangan, perpustakaan) dan online (studi kepustakaan). Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, bertujuan menemukan pola dan pemahaman mendalam dari dokumen atau teks hukum. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam jual beli tanah berdasarkan Putusan No. 45/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang mencakup keterlambatan penyerahan objek, kelalaian kewajiban, dan pengabaian somasi. Akibat hukumnya berupa perintah pengosongan tanah, pembayaran dwangsom Rp5.000.000/hari, dan balik nama sertifikat kepada ahli waris penggugat. Hakim menimbang aspek keadilan dan kepastian hukum, menekankan pentingnya kepatuhan kontrak dan perlindungan bagi pihak beritikad baik. Temuan menunjukkan dampak signifikan dari pelanggaran perjanjian, dengan rekomendasi penguatan regulasi dan pengawasan transaksi tanah untuk mencegah wanprestasi.