KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Abstract

Permasalahan BPSK dengan kekuatan eksekusi adalah putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perlu dimohonkan eksekusi ke pengadilan negeri. Penjelasan Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. BPSK mengandalkan kesepakatan sukarela, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi langsung.. Jika pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.BPSK dalam menangangani permasalahan konsumen, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Mengenai pengaturan hukum terhadap putusan BPSK ada beberapa pasal dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 ayat 2, dan Pasal 58 ayat 2 Undangundang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan asal tersebut nantinya dapat diketahui dapat dan tidaknya putusan BPSK dilakukan upaya hukum. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 bahwa “putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat”. Putusan tersebut harus ditaati dan dipenuhi/ dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/ Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang dimintakan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.