PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Abstract

Narkotika sebagai hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka diperlukan tindakan nyata dalam memberantas dan menanggulangi peredaran narkotika tersebut. Dalam mewujudukan penanggulangan dan pemberantasan narkotika, negara sangat serius dalam menangani dan memberantas narkotika yang semakin tersebar di wilayah Indonesia, aturan yang ada sebelumnya yang telah ada sebelumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang telah diubah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana faktor terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika, bagaimana sanksi pidana dalam penyelundupan terjadinya tindak pidana narkotika dan bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Medan (Studi di kepolisian daerah Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data sedangkan studi lapangan dilakukan wawancara. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika dilakukan secara penal memfokuskan pada upaya represif. Upaya represif antara lain terdiri dari rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua tindak pidana narkotika yang pernah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polda Medan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain Menangkap dan menahan pemakai dan penjual atau pengedar narkotika beserta barang bukti, kemudian dilakukan penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.