LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (ANALISIS PUTUSAN NO 90/PUU-XXI/2023)

Abstract

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan perubahan persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari semula ditetapkan 40 tahun, kini usia tersebut dapat dikecualikan apabila individu yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat posisi publik hasil pemilihan umum. Keputusan ini membawa implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya dalam aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemilu. Selain itu, putusan ini turut memicu respon publik serta menegaskan perlunya sosialisasi mendalam terhadap dampaknya. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi kembali menjadi sorotan utama. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian dibidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keabsahan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diuji dalam enam kasus. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan para pemohon, dengan beberapa diterima dan beberapa ditolak. Karena fakta bahwa pemohon dalam kasus No. 90/PUU-XXI/2023 tidak memiliki status hukum yang baik, ada kemungkinan konflik kepentingan yang memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, permohonannya dikabulkan sebagian, yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan yang memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.