Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Ruko (Analisis Putusan No. 130/Pdt.G/2023/Pn.Mdn)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perikatan hukum antara dua pihak yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik. Dalam praktiknya, pelaksanaan isi perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan muncul ketika salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 130/Pdt.G/2023/PN Mdn, di mana tergugat tidak melakukan renovasi terhadap bangunan ruko sebagaimana diperjanjikan. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk dan keabsahan perjanjian sewa menyewa menurut hukum perdata, akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian, serta analisis terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi antara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUH Perdata dan Putusan No. 130/Pdt.G/2023/PN Mdn, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda. Namun tergugat yang tidak melaksanakan renovasi terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) serta eksekusi putusan segera (uitvoerbaar bij voorraad). Putusan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak. Penulis berpendapat bahwa isi perjanjian ke depan harus dirancang lebih rinci dan tegas untuk meminimalisir potensi wanprestasi serta menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan sewa menyewa.