TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI

Abstract

Di tengah maraknya aktivitas jual beli online, muncul berbagai metode pembayaran yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, salah satunya metode Cash On Delivery (COD). Metode ini memberikan keamanan psikologis bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Sistem ini pun berkembang luas, terutama di wilayah dengan tingkat literasi keuangan digital yang belum merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode yuridis normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan literatur dari berbagai sumber terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam transaksi jual beli sistem Cash On Delivery (COD) menurut hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antara penjual dan pembeli tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang mewajibkan penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga saat penerimaan. Penolakan barang oleh konsumen hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan sah seperti cacat atau ketidaksesuaian barang, sedangkan penolakan sepihak tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang merugikan penjual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Meskipun penjual memiliki hak menuntut ganti rugi, sistem COD saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penjual, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan konsumen.. .