PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstract

Perjanjian waralaba (franchise) merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang melibatkan pemberian hak oleh pemilik waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan sistem, merek dagang, serta rahasia dagang dalam menjalankan usaha. Rahasia dagang dalam perjanjian waralaba mencakup informasi yang memiliki nilai ekonomi, seperti resep, formula, strategi pemasaran, dan metode operasional yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menjadi aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis waralaba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dari perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan serta analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba diatur melalui klausul perjanjian yang mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan (non-disclosure agreement), larangan penggunaan informasi setelah perjanjian berakhir (non-compete clause), serta sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan rahasia dagang di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya pembuktian pelanggaran rahasia dagang, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman hukum dari para pelaku usaha waralaba.