Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Abstract

Penambangan pasir ilegal merupakan permasalahan yang terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur berbagai aspek perizinan, pengawasan, serta sanksi terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (truth). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban perizinan dalam aktivitas pertambangan, \ Faktor utama yang menyebabkan maraknya penambangan pasir ilegal meliputi lemahnya penegakan hukum, tingginya permintaan pasar, keterbatasan ekonomi masyarakat setempat, serta kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal dapat berupa sanksi administratif, pidana denda, hingga pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan pasir ilegal, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal.