EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan entitas yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Meskipun demikian, keberadaannya kerap muncul dalam struktur pemerintahan, khususnya dalam beberapa kabinet pasca Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri, menelaah kedudukan dan fungsinya dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, serta menilai urgensi keberadaannya dari perspektif hukum tata negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan produk diskresi Presiden yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun, karena tidak diatur secara tegas dalam konstitusi maupun undang-undang organik, keberadaannya menimbulkan problematika hukum dan ketatanegaraan. Dalam praktiknya, Wakil Menteri tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Menteri dan tidak termasuk dalam anggota kabinet. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang terhadap struktur kelembagaan kementerian melalui revisi regulasi yang relevan, agar keberadaan Wakil Menteri memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif.