KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP COVERNOTE DALAM RANGKA PENYELESAIAN KPR BERSUBSIDI (Studi Perumahan Puri Asri Taramedang Residence di Tanjung Morawa)

Abstract

Covernote Notaris adalah surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan perjanjian tertentu, misalnya perjanjian kredit, dimana sertifikat tanah milik debitor dikuasai oleh Notaris dalam rangka proses balik nama, serta penyelesaian yang berhubungan dengan KPR. Covernote bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang. Pengaturan hukum tentang kewenangan Notaris dalam Pembuatan Covernote hanya dilandasi hukum kebiasaan (living Law), Notaris membuat dan mengeluarkan Covernote diluar kewenangan Notaris. Kedudukan covernote Notaris dalam Perjanjian KPR Bersubsidi percepatan proses pencairan kredit terkait dengan proses pengikatan jaminan KPR Bersubsidi yang memakan waktu yang lama. Sehingga Bank meminta Notaris untuk membuat covernote untuk mempercepat proses pencairan dana kepada penyelengara pembangunan perumahan Bersubsidi. Notaris bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dari covernote tersebut, yaitu tentang fakta atau kebenaran mengenai apa yang dikerjakan olehnya dan berkewajiban menyelesaikan apa yang sudah diterangkan didalam covernote Notaris yang menyalahgunakan jabatannya dapat diberikan sanksi, Perdata, saksi Administratif, sanksi diluar Undang undang jabatan Notaris serta sanksi Pidana, Apabila Notaris tidak dapat menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan isi covernote maka Notaris memperpanjang jangka waktu covernote tetapi jika Notaris tidak dapat menyelesikan pekerjaanya oleh karena memberikan keterangan palsu maka Notaris akan kena sanksi Pidana, dengan demikian Notaris harus berhati hati serta berpedoman sesuai dengan aturan atau undang undang yang berlaku sehingga tidak tersandung dengan hukum