• KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010) 

  ALFAHIRA, DIRA (2026-04-16)

  Penentuan status anak dalam hukum Indonesia pada dasarnya didasarkan pada keabsahan perkawinan orang tuanya, yaitu antara anak yang lahir dari perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Pencatatan perkawinan ...
• KEABSAHAN AKTA HIBAH TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor:470/Pdt/2020/PT SMG) 

  LESTARI, INDAH (2026-04-16)

  Akta hibah pada prinsipnya merupakan akta autentik yang berkekuatan pembuktiannya sempurna, sepanjang akta tersebut memenuhi syarat yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Salah satu syarat ...
• KAJIAN PERAN PEJABAT LELANG DALAM MENJAMIN HAK-HAK KREDITOR DAN DEBITOR DALAM LELANG EKSEKUSI 

  KHOPIPA, NUR (2026-04-16)

  Lelang eksekusi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian utang piutang yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor dan debitur. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Lelang memiliki peran penting dalam ...
• KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Medan) 

  SIREGAR, FITRIYANI (2026-04-16)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia. Permasalahan utama bersumber dari ketidakseimbangan kepentingan antara kreditur yang menuntut ...
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS 

  Ramadhani Wajdi Lubis, Khairunnisa Rezeki (2026-04-16)

  Notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum, salah satunya akta pendirian perseroan terbatas. Namun, dalam ...
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA SETELAH KAWIN 

  MUSELZA SIAGIAN, SALSABILA (2026-02-07)

  Latar belakang penelitian ini munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015 yang merubah norma baru perjanjian perkawinan, dimana mengubah tafsir Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ...
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia) 

  AFIFI SYUHADA, NUDRA (2026-02-07)

  Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan kedudukan anak yang ...
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan) 

  ZUHAILI, WAHBAH (2025-11-25)

  Online single submission merupakan sistem perizinan berusaha yang baru berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang kemudian di perbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2025, yang ditujukan ...
• ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp) 

  ULFA SIREGAR, DESY AULIA (2025-11-25)

  Perkembangan transaksi jual beli melalui media sosial menghadirkan bentuk perjanjian elektronik yang secara hukum dianggap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ...
• IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH 

  BERUTU, MASDI (2025-03-25)

  Implementasi PTSL merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Penyusunan rencana secara matang tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan ...
• PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA DI KABUPATEN GAYO LUES 

  KARTIKA, NADYA (2025-11-18)

  Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta, dalam hal pembuatan suatu akta notaris harus paham betul tentang apa yang diinginkan para pihak dan kemudian menuangkannya dalam sebuah akta, Notaris ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM 

  BANU, SHERA (2025-11-18)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perselisihan kewarisan yang terjadi di masyarakat, termasuk kasus penguasaan sepihak harta warisan pada keluarga almarhum Ummar bin Abdul Rahman dan Hamidah binti ...
• PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG MELEBIHI HAK MUTLAK PARA AHLI WARIS LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1186/PDT.G/2019/PN SBY) 

  NUR ICHWAL, DICKY ARISANDI (2025-08-22)

  Akta wasiat sebagai akta otentik memiliki perbedaan dengan akta otentik lainnya, di mana akta wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat (pewaris) meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ...
• OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE DEMI KEPASTIAN HUKUM DIERA TRANSFORMASI DIGITAL 

  SARI HRP, MIA NOVIANTIKA (2025-09-10)

  Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya ...
• PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010) 

  ASPASIA, BRYNA (2025-09-08)

  Pernikahan yang sudah dijalankan dalam waktu lama ataupun dalam waktu yang singkat. Perseteruan atau percekcokan antar suami dan istri tentunya menimbulkan masalah dalam kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga ...
• KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS 

  DWI ANANDA, CHOFIFA CORY (2025-09-08)

  Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan media elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah ...
• PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR YANG DILAKUKAN SEBELUM JATUH TEMPO PERJANJIAN (Studi Putusan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Nomor 3/Yur/Ag/2018) 

  NABILA, SARAH (2025-09-08)

  Pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Hak Tanggungan merupakan bentuk kepastian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Bentuk eksekusi pada objek jaminan tersebut dapat dilakukan ...
• PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASINYA PEMBELI (Studi Putusan Nomor 487/Pdt/2022/PT SMG.) 

  RAMADHANI, SALMA (2025-09-03)

  Sebagai salah satu cara untuk mendapatkan atau memiliki tanah adalah dengan cara jual beli tanah, artinya dengan adanya praktek jual beli tanah akan mempermudah seseorang untuk memiliki dan menguasai tanah yang selanjutnya ...
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022) 

  FATMA ANGELA, NONA (2025-08-05)

  Penelitian ini mengkaji tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap kekeliruan dalam akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya dan telah menjadi bagian dari protokol yang diterimanya. Studi ini dilatarbelakangi ...
• PERAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR DALAM PELAKSANAAN HOMOLOGASI AKIBAT DEBITOR PAILIT 

  FRISKY SYAHBANA, TENGKU RIZQ (2025-09-10)

  Peran notaris memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kepastian hukum dan melancarkan proses pengalihan hak merek terdaftar dalam konteks yang kompleks, seperti homologasi akibat debitor pailit. Peran notaris ...

View more