ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI MASKAPAI PENERBANGAN AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN PENUMPANG

Abstract

Perlindungan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting bagi penumpang jasa angkutan udara selaku orang yang memiliki hak dan kewajiban. Keterlambatan penerbangan merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh penumpang maskapai penerbangan di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur hak-hak penumpang dalam hal keterlambatan, pelaksanaannya di lapangan kerap tidak optimal, sehingga memicu kerugian bagi konsumen. Masalah ini melanggar hak-hak konsumen dan selalu menguntungkan pihak maskapai dan merugikan penumpang. Pasalnya tidak ada sanksi tegas bagi maskapai dan kompensasi yang diberikan kepada penumpang sangat tidak memadai. Fenomena ini menunjukkan lemahnya hubungan di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan perlindungan hukum maskapai penerbangan serta mekanisme pemberian kompensasi kepada penumpang akibat keterlambatan keberangkatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk memahami dan menganalisis aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan pendekatan perundang-undangan dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang ditangani. Data penelitian terdiri dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif mencakup pengumpulan, pemusatan, dan evaluasi untujk memberikan solusi terhadap masalah mengenai temuan-temuan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab dan perlindungan hukum untuk memberikan kompensasi dalam bentuk makanan, minuman, pengembalian biaya tiket, atau pengalihan penerbangan sesuai dengan tingkat keterlambatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kompensasi tersebut sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.