PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI KEDATUKAN URUNG SAPULUH DUA KUTA KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Abstract

Lembaga adat melayu di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak sejatinya adalah lembaga adat yang berdaulat secara adat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kedatukan itu sendiri, mengingat histori sejarah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak tidak lepas dari pengaruh kebudayaan yang sudah tertanam di masyarakat melayu dalam lingkup Kesultanan Deli. Jenis pelitian yang akan dimuat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan riset ke tempat yang menjadi objek permasalahan, penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitf dengan membahas secara mendalam tentang objek peneltian, dan juga pendekatan yang diterapkan dalam penilitian ini adalah pendekatan kasus (case aproach) dan juga pendekatan histori (historical aproach), adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang bersumber dari subjek penelitian, data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan alat pengumpul data studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak lembaga adat menjadi fasilitator dan juga mediator guna upaya penyelesaian konflik, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan jenis konflik yang menjadi koridor dari lembaga adat untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut, terkait tentang cara serta mekanisme yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik terkhusus konflik tanah tetap menjunjung prispip syariat islam karena sudah bukan rahasia umum jika masyarakat melayu sudah dipastikan adalah masyarakat islam, sehingga penerapan hukum adat ini menjadi relevan guna menyelesaikan konflik diluar pengadilan, sesuai dengan bagian kuliah saya yaitu bagaian hukum acara.