PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar kewenangan Presiden pada Menko Polhukam dalam pembentukan Tim Reformasi Hukum, hasil temuan Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Tim Reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan dalampenulisan pada penelitian ini didapati bahwa inisiatif Presiden dalam pembentukan Tim Refomasi Hukum ini adalah merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan yang berdasarkan UUD NRI 1945 dalam membaca situasi dan kondisi hukum kekinian di Indonesia yang nilai pada penerapan dan pelaksanaannya belum maksimal, khususnya dibidang tindak kejahatan pemberantasan korupsi. Dimana didapati walaupun telah dibuat berbagai regulasi yang mengantisipasi kejahatan korupsi dan dibentuk badan khusus anti korupsi, nyatanya praktik korupsi justru nyaris masih sering terjadi. Tim Reformasi Hukum yang ditugasi Presiden pada kerja penugasannya menemukan adanya berbagai kelemahan dalam berbagai kebijakan regulasi terkait pemberantasan korupsi tersebut, yang pada akhirnya menyusun laporan kepada Presiden terkait dari temuan-temuan dari adanya kelemahan diberbagai regulasi terkait pemberantasan korupsi itu. Dimana laporan yang disampaikan Tim kepada Presiden hanya berbentuk rekomendasi sebagai langkah dan tahapan bagi Presiden dalam memperbaiki sistem hukum pada pemberantasan korupsi tersebut apabila diperlukan.