ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Perbuatan melawan hukum adalah dasar hukum untuk ganti rugi, apabila seseorang melakukan tindakan ilegal yang menyakiti dan melanggar hak orang lain maka pelaku bertanggung jawab atas kerugian korban. Kekerasan seksual termasuk dalam tindakan ilegal kekerasan tersebut dapat terjadi ketika korban tidak dapat memberikan izin, seperti ketika berada dalam pengaruh obat- obatan,mengalami gangguan mental atau pun dalam paksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadapa korban kekerasan seksual menurut UU TPKS, untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan ganti kerugia korban kekerasan seksual di Indonesia,dan mengetahui bagaimana peran dan keterlibatan lembaga lain dalam proses pemberian ganti kerugian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang identik dengan penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum normatif hanya melibatkan analisis terhadap sumber-sumber sekunder atau bahan-bahan yang ditemukan di perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam beberapa Undang-Undang telah disebutkan perihal restitusi atau ganti kerugian korban tetapi spesifiknya ganti kerugian korban kekerasan seksual telah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Prosedur penyelesaian permuhunan restitusi di atur dalam Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 dan adanya keterlibatan lembaga lain yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam penyelengaraan ganti kerugian kasus kekerasan seksual tersebut.