PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstract

Perjanjian arisan online yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian arisan online menurut hukum di Indonesia, bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi anak dibawah umur dalam perjanjian arisan online, bagaimana perlindungan hukum bagi admin pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur Penelitian dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian arisan online di Indonesia tidak diatur secara spesifik oleh undang undang tertentu namun didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu KUHPerdata, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, Pasal 1354 tentang pinjam meminjam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian arisan online yang dilakukan oleh anak dibawah umur didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan orang tua bertanggung jawab atas pebuatan wanprestasi dalam arisan online yang melibatkan anak di bawah umur untuk membayar ganti kerugian dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Perlindungan hukum bagi admin pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur adalah memiliki hak untuk mendapat Ganti rugi terhadap kegagalan terpenuhinya prestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi.