PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap berbagai layanan digital, termasuk perjudian online yang semakin marak di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, praktik judi online masih terus berlangsung, termasuk di wilayah Aceh. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana judi online berdasarkan kedua regulasi tersebut serta implementasinya dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum, observasi, serta wawancara dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi putusan pengadilan terkait kasus judi online, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan Qanun Jinayat memiliki perbedaan dalam pengaturan sanksi terhadap pelaku judi online. UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek siber dengan ancaman pidana berbasis transaksi elektronik, sedangkan Qanun Jinayat berfokus pada aspek hukum Islam dengan hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Implementasi hukum di Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dalam mendeteksi transaksi judi online serta perbedaan perspektif dalam penerapan kedua regulasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Aceh.