Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Jiwa Atas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Elektronik

Abstract

Sistem asuransi elektronik (online) juga melakukan perjanjian secara online yang merupakan tidak perlu mempertemukan para pihak, karena didalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Secara bebas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian elektronik dalam Hukum Perdata, untuk mengetahui perlindungan konsumen asuransi jiwa dalam perjanjian elektronik dan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang melakukan perjanjian elektronik dengan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum, kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangn (statue approach). Sifat penelitian deskriptif , sumber data Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini,yaitu metode pengumpulan data studi pustaka (bibliography study). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum perjanjian elektronik pada asuransi generali yaitu, Indonesia membuat aturan hukum di bidang Teknologi Informasi yaitu dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian asuransi yang dilakukan menggunakan media elektronik dapat sah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini nasabah asuransi jiwa generali harus mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransu Jiwa), Fotokopi identitas diri yang masih berlaku, RIPLAY Personal (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) seperti ilustrasi asuransi yang di butuhkan serta yang telah di sepakati dan dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis. Kemudian calon nasabah wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal. Perlindungan hukum asuransi generali pada konsumen untuk mendapatakan klaim asuransi, yaitu Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen, memiliki hak yang dapat diatur dalam Undang-undang. Pada prinsipnya, nasabah akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai ketentuan yang dilarang, sedangkan perusahaan asuransi membuat peraturan atau kebijakan yang dilarang peraturan perundang-undangan sehingga nasabah mendapat perlindungan hukum. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang melakukan perjanjian elektronik asuransi jiwa dengan konsumen yaitu, pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa dalam perjanjian elektronik harus mengikuti syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. polis yang tidak berwujud di kirimkan melalu email merupakan bentuk perwujudan perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh konsumen dengan perusahaan asuransi.