Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembalakan Liar (illegal logging) di Kawasan Hutan Lindung Kab. Padang Lawas Utara (Studi Kasus Polsek Padang Bolak)

Abstract

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan hutan juga merupakan sebagai paru-paru dunia. Tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkrmbangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu illegal hasil penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana kayu yang merupakan legal. Upaya pencegahan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pembalakan liar yaitu telah membuat banyak Undang-undang dan peraturan. Namun tidak seorang pun yang dapat membantah bahwa prakter pembalakan liarlah biang kerok yang telah membuyarkan rumusan dasar pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan yang lebih memperhatinkan adalah malpraktek pembalakan liar telah menjadi sebuah sistem perusak sumber daya hutan secara cepat. Hal ini disebabkan kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti pertanggungjawaban tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di Kab. Padang Lawas Utara. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangsi terhadap aparatur pemerintah khususnya pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara, serta mengetahui faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kab. Padang Lawas Utara dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan lia (illegal logging).