Magister Kenotariatan http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/154 2026-05-06T12:05:38Z 2026-05-06T12:05:38Z ALFAHIRA, DIRA http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30598 2026-04-30T03:23:07Z 2026-04-16T00:00:00Z

KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010) ALFAHIRA, DIRA Penentuan status anak dalam hukum Indonesia pada dasarnya didasarkan pada keabsahan perkawinan orang tuanya, yaitu antara anak yang lahir dari perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana administratif guna menjamin kepastian hukum, namun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terhadap kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perkembangan penting dalam pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat otomatis dan tetap memerlukan penetapan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut tidak mengubah konsep nasab sebagai dasar utama pewarisan, melainkan memberikan penguatan terhadap perlindungan hak keperdataan anak. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, terutama melalui mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai dasar perlindungan hukum.

2026-04-16T00:00:00Z LESTARI, INDAH http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30597 2026-04-30T03:17:28Z 2026-04-16T00:00:00Z

KEABSAHAN AKTA HIBAH TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor:470/Pdt/2020/PT SMG) LESTARI, INDAH Akta hibah pada prinsipnya merupakan akta autentik yang berkekuatan pembuktiannya sempurna, sepanjang akta tersebut memenuhi syarat yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Salah satu syarat esensial keabsahan akta autentik adalah kehadiran para pihak di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun dalam praktik, masih ditemukan pembuatan akta hibah tanpa sepengetahuan pemberi dan/atau penerima hibah, yang berpotensi menimbulkan cacat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat hak milik atas tanah, menganalisis akibat hukum terhadap sertifikat hak milik yang telah dialihkan berdasarkan akta hibah tersebut, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 470/Pdt/2020/PT SMG terkait keabsahan akta hibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran para pihak merupakan syarat formil dan materil yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta hibah. Akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan para pihak dinyatakan cacat hukum dan berpotensi batal, sehingga berdampak pada batalnya peralihan hak atas tanah dan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan akta tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2026-04-16T00:00:00Z KHOPIPA, NUR http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30596 2026-04-30T03:12:07Z 2026-04-16T00:00:00Z

KAJIAN PERAN PEJABAT LELANG DALAM MENJAMIN HAK-HAK KREDITOR DAN DEBITOR DALAM LELANG EKSEKUSI KHOPIPA, NUR Lelang eksekusi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian utang piutang yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor dan debitur. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Lelang memiliki peran penting dalam memastikan proses lelang berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, transparansi, dan keadilan. Namun, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya pemberitahuan kepada debitur, penetapan nilai limit yang tidak wajar, serta lemahnya pengawasan, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme lelang eksekusi, mengkaji implikasi hukum apabila Pejabat Lelang tidak menjalankan perannya secara optimal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang telah diatur secara sistematis, namun dalam praktik masih terdapat kelemahan dalam aspek kehati-hatian dan transparansi. Ketidaktepatan pelaksanaan oleh Pejabat Lelang dapat menimbulkan sengketa dan mengganggu kepastian hukum. Kendala yang dihadapi meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas Pejabat Lelang, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan lelang lebih efektif dan berkeadilan.

2026-04-16T00:00:00Z SIREGAR, FITRIYANI http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30594 2026-04-30T03:05:56Z 2026-04-16T00:00:00Z

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Medan) SIREGAR, FITRIYANI Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia. Permasalahan utama bersumber dari ketidakseimbangan kepentingan antara kreditur yang menuntut pelunasan piutang secara cepat dengan debitur yang berupaya mempertahankan haknya atas harga aset yang wajar. Fenomena "harga murah" dalam lelang sering kali memicu gugatan karena dianggap mencederai rasa keadilan bagi debitur. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada penerapan prinsip keadilan dalam proses lelang eksekusi dengan membedah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Mdn sebagai studi kasus utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait Hak Tanggungan dan lelang, serta pendekatan kasus (case approach) untuk memahami pertimbangan hukum hakim. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan prinsip keadilan dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Mdn memandang pelaksanaan lelang telah memenuhi keadilan prosedural karena telah sesuai dengan UU Hak Tanggungan dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Penggunaan jasa Penilai Independen dalam penetapan nilai limit dianggap sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak, sehingga peralihan hak kepada pemenang lelang dinyatakan sah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keadilan substantif bagi debitur masih sulit diwujudkan akibat besarnya selisih antara nilai likuidasi dengan harga pasar wajar. Dominasi kreditur dalam menentukan nilai limit serta lemahnya posisi tawar debitur menjadi kendala utama, yang mengindikasikan bahwa sistem lelang saat ini masih memerlukan penguatan regulasi demi perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi debitur.

2026-04-16T00:00:00Z