http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/154 Magister Kenotariatan 2026-04-15T20:25:47Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30052 TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan) ZUHAILI, WAHBAH Online single submission merupakan sistem perizinan berusaha yang baru berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang kemudian di perbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2025, yang ditujukan langsung kepada para pelaku usaha, dimana tidak ditemukan tanggung jawab notaris dalam perizinan berusaha sesuai dengan aturan tersebut serta aturan hukum lainnya, namun dalam praktiknya sering dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran perizinan bersaha melalui sistem oss, berdasarkan pemintaan para pelaku usaha kepada notaris yang bertindak A/N pribadi untuk menerima kuasa dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem oss guna kepentingan dan ke inginan dari pelaku usaha itu sendiri, Dengan adanya perjanjian pemberian kuasa tentunya melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem oss, pendaftaran perizinan berusaha melalui sitem oss yang di lakukan oleh notaris, serta tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem oss. Tesis ini menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori tanggung jawab, Penelitian dalam tesis ini berjenis Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian termasuk juga melakukan penelitian kepustakaan atau lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten guna memperoleh bahan atau data yang konkrit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem perizinan oss dapat di akses langsung oleh pelaku usaha melalui situs https://oss.go.id, dikernakan tidak ada hubungan dengan akun notaris, pendaftaran perizinan berusaha melalui sitem oss yang di lakukan oleh notaris atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang menganggap notaris mempunyai kemampuan didalamnya, maka pelaku usaha memberi kuasa kepada notaris untuk membantu mereka dalam hal pengurusan perizinan berusaha atas suatu badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh notaris, dilihat dari UUJN dan UU lainnya notaris tidak memiliki tanggung jawab dalam memproses perizinan berusaha melalui sistem oss, hanya berperan memverivikasi data usaha. 2025-11-25T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30039 ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp) ULFA SIREGAR, DESY AULIA Perkembangan transaksi jual beli melalui media sosial menghadirkan bentuk perjanjian elektronik yang secara hukum dianggap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun dalam praktik, transaksi tersebut dapat bergeser dari ranah wanprestasi menjadi tindak pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau tipu muslihat sejak awal perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli online berdasarkan hukum positif di Indonesia, mekanisme pembentukan perjanjiannya, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp terkait penjualan masker melalui media sosial yang tidak sesuai perjanjian. Penelitian menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, dan teori perlindungan hukum, dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, tetapi dalam kasus Putusan PN Palopo, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP karena sejak awal terdapat niat jahat untuk tidak menyerahkan barang yang dijanjikan sehingga perkara tersebut tidak semata-mata merupakan wanprestasi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen harus memperhatikan mekanisme pembuktian niat jahat dalam transaksi elektronik agar tidak terjadi kekaburan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. 2025-11-25T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30038 IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH BERUTU, MASDI Implementasi PTSL merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Penyusunan rencana secara matang tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Kemudian diperbaharui dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan di dasari Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diseluruh Indonesia. Kebijakan pendaftaran tanah melalui PTSL dilatarbelakangi karena adanya kepentingan masyarakat yaitu adanya ketidakpastian hukum pemilikan dan batas-batas tanah, adanya kepentingan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijakan administrasi pertanahan, selain itu perlu tersedianya informasi pertanahan yang dituangkan dalam bentuk peta dan daftar, sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Republik Indonesia ini telah terpetakan dan terdaftar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneletian ini adalah Bagaimana Implementasi PTSL, Dampak yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL, serta Faktor Penghambat dan II Solusi yang ditimbulkan dari terobosan yang dibuat pemerintah dalam Percepatan Implementasi PTSL dengan lokus adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Survei, dengan sampel penelitian ini adalah masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dalam pelaksanaan PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Selain responden dari masyarakat (50 orang), diambil juga responden lainnya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh (1 orang), Ketua Panitia Ajudikasi (1 orang), dan Kepala Desa lokasi yang telah dipilih (4 orang). Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang disebar ke 50 orang masyarakat, selain itu hasil wawancara kepada responden selain masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh telah sesuai dengan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tetapi perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan penyerahan hasil kegiatan pelaksanaan PTSL Tahun 2020 s/d 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi PTSL ada 2 (dua) yaitu faktor internal yang terdiri dari penafsiran mengenai PTSL, Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan faktor eksternal yaitu keragaman kondisi geografis, kemauan dan kemampuan masyarankat, bantuan eksternal, dan batas wilayah definitif. Faktor yang menjadi penentu utama dalam pencapaian target perlu dioptimalkan dengan Strategi Percepatan Implementasi PTSL. Dari terobosan yang dibuat pemerintah dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dalam Percepatan Pelaksanaan PTSL berdampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat dan pemerintah, sehingga perlu merevisi ataupun membuat aturan percepatan PTSL dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 2025-03-25T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30034 PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA DI KABUPATEN GAYO LUES KARTIKA, NADYA Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta, dalam hal pembuatan suatu akta notaris harus paham betul tentang apa yang diinginkan para pihak dan kemudian menuangkannya dalam sebuah akta, Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tidak hanya notaris yang diwajibkan merahasiakan isi akta calon notaris yang magang dikantor notaris juga diwajibkan untuk bertindak dan menjaga sikap sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN, selama magang di kantor notaris calon notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban calon notaris magang terhadap kerahasiaan akta merupakan bentuk tanggung jawab no taris magang di kantor notaris terhadap administrasi akta yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN yaitu tanggung jawab secara nyata oleh semua pihak untuk merahasiakan semua yang berkaitan dengan administrasi pembuatan akta. Calon notaris dapat belajar mengkonsepkan akta atau membuat draft akta yang kemudian di konfirma sikan kepada notaris yang bersangkutan, calon notaris harus mengingat bahwa ia wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di perolehnya dalam hubungannya dengan pembuatan akta, maka dalam melakukan tindakan tanpa sepengetahuan notarus yang menyangkut kerahasiaan akta sangat merugikan reputasi notaris, tugas calon notaris magang yaitu menulis buku daftar akta (reportorium), menjahit dan menggaris akta, dan boleh mengikuti praktik yang terjadi di kantor notaris tempat magang bagi masing-masing calon notaris yang sedang menjalankan magang, menyusun administrasi yang diperlukan dalam pembutan akta. 2025-11-18T00:00:00Z