Recently added

ANALISA YURIDIS PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBYEKTIF PENAHANAN

F.D SINAGA, ADE (2022-09-08)

Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan ...

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

OCTAVIANUS SINAGA, DANIEL (2022-08-31)

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara ...

ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp)

PANDAPOTAN SIMAMORA, ZEFRI (2022-08-31)

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum karena digunakan untuk mengungkap sebuah fakta. Keterangan saksi digali untuk mencari proses kebenaran atas tindak pidana yang sedang dalam pemeriksaan pada ...

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG OLEH KEPOLISIAN

JINTAR MANALU, EDY JHON (2022-09-01)

Di era modern ini, selain mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik. Pembayaran yang awalnya dilakukan secara tunai mulai ...

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA BANDAR NARKOTIKA YANG MEMANFAATKAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

MARTHIN PANJAITAN, GUNAWAN (2022-09-08)

Melihat kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi sekarang ini, pelaku bandar dalam jual-beli narkotika memiliki peranan dalam peredaran narkotika, dimana melibatkan peran kurir kepada pembeli narkotika yang ...

KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

KRISTIAN TAMBA, INDRA (2022-09-01)

Tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karenanya penempatan tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 2293/PID.SUS/2021/PN.MDN)

HERAWATI HALAWA, SITTI THREE (2022-09-01)

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn)

MANGOLOI ARITONANG, JOHANES (2022-08-31)

Asisten Rumah Tangga (ART) rentan mendapatkan tindakan semena-mena oleh majikanya, dimana tindakan semena-mena tersebut selalu terjadi di dalam rumah yang merupakan wilayah atau area privat dan personal yang tidak dapat ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN DALAM LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

BR SITANGGANG, LASTARIDA (2022-08-31)

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya cenderung dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan ijin terhadap anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, ...

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

HASIBUAN, TOGI P. O (2022-09-15)

Perbarengan Peraturan (concursus idealis), Perbuatan Berlanjut (vorgezette handelings), Perbarengan Perbuatan (concursus realis). Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang penuntut umum dalam penanganan perkara yang ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Study Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)

ADIDA SIHOTANG, RINDA (2022-08-31)

Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Masyarakat yang disiplin mengikuti segala aturan yang tertera ...

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAPANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANAASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO.40/PID.SUS-ANAK/2018/PN.LBP)

PANJAITAN, P. A JUANDA (2022-08-31)

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masayarakat Indonesia ...

DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR

RETTA BANGUN, MARLYA (2022-08-31)

Disparitas pidana mempunyai akibat yang dalam bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Dari sisi profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada ...

PERAN POLRI DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Polda Sumut)

SUKMA, WAHYU (2022-09-01)

Penelitian ini berjudul “Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisa ...

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

JEFFRY ANDI GULTOM, HORAS MONANG (2022-09-08)

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku ...

OPTIMALISASI ON LINE SYSTEM REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN

RIDUAN (2022-09-08)

Penerapan on line system di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti ...

PENERAPAN NOMOR INDUK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENGANTISIPASI DUPLIKASI DI REKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT

YUNIOR SIHALOHO, MARIO CARDEN (2022-09-08)

Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) memegang peran yang sangat penting didalam regristrasi/ pendaftaran kendaraan bermotor, karena dari nomer rangka mesin inilah suatu kendaraan dapat diketahui sejarahnya dengan ...

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054 K/PID.SUS/2019)

D B SIAGIAN, ASOR OLODAIV (2022-08-24)

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan ataupun dari kalangan swasta. ...

PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PEREDARAN KEMBALI BARANG SITAAN DI MASYARAKAT (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)

AISYAH (2022-08-24)

Barang sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap, masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, tentu hal tersebut ...

ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI DI POLRES BATUBARA)

IRAWAN HARAHAP, DONI (2022-09-15)

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia karena disetiap waktu masyarakat Indonesia terus melekat dengan berbagai macam kepentingan kepentingan ...

Recently added

Masters in Law: Recent submissions

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account