Recently added

PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

M DOLOKSARIBU, DONNY (2025-09-10)

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari ...

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn)

FAJAR BAHARI, RIZKI (2025-09-10)

Pencarian barang bukti dipandang penting guna menguatkan dalil daripada alat bukti tersebut. Setelah memperoleh barang bukti, tindakan penyidik antara lain mengamankan serta menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN KESEHATAN PEKERJA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SYAHPUTRA, CHANDRA (2025-09-10)

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terjadi ...

PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

DAMAYANTI BR KABAN, YOHANA (2025-09-10)

Penanganan anak korban tindak pidana pencabulan merupakan isu krusial yang menuntut pendekatan manusiawi dan beradab dalam setiap tahapan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi ...

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

FREDERICK SOALOON, WILLIAM (2025-09-10)

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap penyidik atau badan khusus yang menangani korupsi dan berakibat merugikan keuangan negara dan ...

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TEGUH PAHLAWAN, SURYA ABRIAN (2025-09-11)

Pembuktian dalam perkara tindak pidana teknologi informasi, dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan di mana lembaga yang telah diberikan kewenangan mengupayakan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup ...

EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/Pn.Stb)

HANDAYANI, LISA (2025-09-04)

Perdamaian dalam perkara pidana merupakan hal yang mulai mendapat perhatian dalam praktik peradilan di Indonesia. Meskipun tidak menghapuskan pidana, perdamaian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan meringankan ...

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA

SURYA PARTOGI, DANIEL (2025-09-10)

Tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada ...

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP DRIVER OJEK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)

AFFANDI TARIGAN, ROMY (2025-09-04)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu langkah strategis dalam memerangi kejahatan terorganisir yang merusak masa depan generasi bangsa. Salah satu modus operandi yang berkembang dalam ...

EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

SURYA MARDHIKA, REZA (2025-08-27)

Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di ...

PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

SAPAN, IBNU (2025-09-10)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Mandailing Natal khususnya wilayah Hukum Polsek Muara Batang Gadis serta untuk mengetahui ...

PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN

WARDANSYAH PASARIBU, ALI S.H. (2025-10)

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan penegakan hukum yang professional agar terhindar dari produk hukum yang gagal, bagi aparat penegak hukum tentunya putusan lepas merupakan produk gagal karena ada kesalahan yang ...

IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR

SALINAZ, TIMOTHY (2025-09-11)

Menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian selaku penyidik, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PASCA PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2023/PN.MBO

ARAFAT CANIAGO, YASIR (2025-09-10)

Penelitian ini terfokus pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo tentang kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Perusahaan Listrik Negara ...

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

DIMAS PERMADI S, MUHAMMAD (2025-09-11)

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan ...

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)

CHAIRUNISYA RAMADHANI, RIZKY (2025-09-14)

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, karena menyangkut masa depan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk ...

EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA JUDI (MAISIR) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (STUDI MAHKAMAH SYARI’AH KUALASIMPANG)

SARI, PUSPITA (2025-09-10)

Efektifitas Hukuman Cambuk Dalam Menekan Tindak Pidana Judi (Maisir) Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari’ah Kualasimpang) membahas efektifitas penerapan hukuman cambuk dalam menekan tindak pidana judi ...

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOODWEER PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

DEWANTA AJI, GAGAS (2025-09-17)

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi individu yang melakukan perbuatan pidana dalam kondisi ...

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA MELAWAN HUKUM

HAFID MARBUN, ISMAL (2025-09-17)

Korporasi dalam melakuakan usaha pemanfaatan sumber daya alam perlu memiliki perizinan sebagai alat pengawasan bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan ...

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRESXXII/2024)

FADHIL, HUSNI (2025-09-17)

Kajian terhadap karakteristik dan implikasi hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menanggapi atau menguji keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pemilihan Umum Presiden ...

Recently added

Masters in Law: Recent submissions

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account