Recently added

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA

HARMAYNI, HERMAN (2026-04-16)

Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah elemen penting dari reformasi birokrasi dalam upaya mencapai pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan ...

ANALISIS PROSES PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA)

MADA RITONGA, RIZKI DOLI (2026-04-24)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan ...

HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KERUGIAN NEGARA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2022/PN. Mdn)

HARAHAP, HERMAN (2026-04-18)

Penelitian ini berangkat dari problematika yuridis mengenai kaburnya batas kewenangan dalam penetapan kerugian negara, khususnya akibat penggunaan hasil audit Akuntan Publik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. ...

PENGUATAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DALAM MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH BERKELANJUTAN DI SUMATERA UTARA

Alviemuna Nasution, Reyhana (2026-04-24)

Kawasan sempadan sungai di Sumatera Utara mengalami degradasi serius akibat alih fungsi lahan, permukiman liar, dan lemahnya penegakan hukum tata ruang. Persoalan mendasar adalah kesenjangan antara das sollen dan das ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN STATUS KEWARGANEGARAAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

ZAHRA SHAHNAZ, BALQISH AZ- (2026-04-22)

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PASIEN

TRI ANNISA ZUHRA, RADHIYA FEBRINA (2026-04-22)

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum, etika profesi, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, karena terjadi dalam relasi kuasa yang ...

PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN

KARUNIA GIAWA, PHILIPYAN (2026-04-27)

Opini publik di media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana. Media sosial dapat menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memantau proses penegakan ...

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law

Ansor Dwiky. S, Abdu Fadli (2025-12-11)

Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya ...

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)

ANANDA, DIFA (2025-12-11)

Tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat tradisional ilegal, merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Modus operandi pelaku semakin ...

ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj)

SELAMAT MARBUN, GUS IRWAN (2025-12-11)

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama dalam penerapan pasal ini terletak pada pembuktian ...

PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)

KARO KARO, RALO REJEKI (2025-12-11)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga menuntut keterlibatan negara secara komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Indonesia ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

TAMPUBOLON, VINSENSIUS (2025-12-11)

Fenomena kriminalitas geng motor di Kota Medan menjadi permasalahan serius yang mengancam ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta menimbulkan rasa takut di kalangan warga. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng ...

URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NAINGGOLAN, FRANCISKAWATI (2025-09-20)

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut ...

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGUNA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dirwansyah (2025-11-14)

Anak yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat ini satu hal yang begitu sangat disayangkan. Dikarenakan, anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu pastinya akan berhadapan dengan hukum. ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI LEBIH SPESIFIK KE KEJAKSAAN

EKO PRADITYO, TOMMY (2025-07-31)

Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan ...

PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 5 /PID. SUS -TPK/ 2021/PN. PLG)

PERANGIN-ANGIN, FADLAN KHAIRAD (2025-07-31)

Definisi Anak Perusahaan BUMN tidak ditemukan dalam UU BUMN. Namun dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan ...

PERLINDUNGAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MUTASI YANG TIDAK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (Studi Putusan Nomor: 4/G/2024/PTUN.PBR)

SALMA SAGALA, LIDIA (2025-10-27)

Mutasi Aparattr Sipil Negara(ASN)merupよ an salah satu inst■lnlen manttCmcll kcpcgawaian yttg schamsnya dilaksttakan bcrdasal・ kan prinsip kcadil雛,oЧCk市itas,dan transparttsi sesual pcrat曖狙pemndang‐ur動狙gan. Nalllun,dalanl ...

URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NAINGGOLAN, FRANCISKAWATI (2025-09-10)

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

MANUEL HAREFA, BERKAT (2025-09-20)

Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama ...

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

EFENDI HASIBUAN, INDRA AHMADI (2025-09-20)

Memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika ...

Recently added

Masters in Law: Recent submissions

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account