Abstract:
Rahasia Dagang merupakan suatu informasi termasuk didalamnya
formula, pola, kumpulan data/informasi, program, alat, metode/cara, teknik,
proses yang memiliki nilai ekonomis karena tidak diketahui oleh umum dan telah
diupayakan tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga perlindungan hukum rahasia
dagang dimaksudkan untuk mengacu investasi dan pemanfaatan informasi yang
menjamin keuntungan dalam waktu lama sebaik keuntungan jangka pendek.
Perbuatan melawan hukum timbul karena adanya seorang yang melakukan
perbuatan melawan hukum sebelumnya telah membuat perjanjian kerahasiaan
bahwa dia menjaga selamanya, termasuk perbuatan seorang mantan karyawan
yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain yang tentunya sangat
merugikan pemilik rahasia dagang. Perbuatan melawan hukum dalam hukum
perdata merupakan suatu hal yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian
untuk mengganti kerugian.
Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian menggunakan
data sekunder, dengan mengelola dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan
hukum tertier.
Berdasarkan penelitian ini bahwa pengaturan hukum tentang rahasia
dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, selanjutnya tanggungjawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia
dagang perusahaan lain adanya ganti kerugian sesuai Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan adanya
denda, dan sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengingat mantan karyawan
telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terakhir, analisis putusan Nomor
1713 K/Pdt/2010 terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh mantan
karyawan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain, penulis sependapat
bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa rahasia
dagang dengan ganti kerugian tetapi sebelumnya hakim menerapkan ganti
kerugian sesuai dengan gugatan Penggugat yang dibuktikan dipersidangan berupa
total penjualan produk mesin boiler ditahun 2005 sampai tahun 2007, untuk
memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan oleh
penggugat.
