Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)

Abstract

Penelitian ini membahas salah satu kasus pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian pada daerah Kepolisian Resor Langkat. Pada dasarnya sorang anggota polisi adalah bertugas untuk memberikan perlindungan, kemanan dan pengayoman bagi masyarakat. Tetapi dalam hal ini anggota polisi tersebut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Pdahal sudah jelas Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan dapat merenggut nyawa bagi pemakainya. Sehingga di berlakulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan Narkotika tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian. Untuk mengetahui faktor penyebab dari terlibatnya anggota kepolisian dalam daerah Kepolisian Resor Langkat dalam penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian terkhusus anggota Kepolisian Resor Langkat, dan pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder, dengan studi dokumentasi dan wawancara. Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena anggota kepolisian juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan demikian Undang-Undang Narkotika juga berlaku bagi anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika. Selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh peradilan umum anggota kepolisian juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yang diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi, dalam hal ini anggota polisi tidak sembarangan dan memanfaatkan wewenangnya, melakukan kesewenang-wenangan, menurunkan kehormatan, harkat martabat dan citra polisi.