Fakultas Hukum http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11 2026-04-05T07:22:09Z 2026-04-05T07:22:09Z FARADIBA, AULIA RAHMAH http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30289 2026-03-30T08:11:39Z 2026-02-27T00:00:00Z

EFEKTIVITAS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KLAIM ASURANSI JIWA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) FARADIBA, AULIA RAHMAH Efektivitas prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi. Sengketa klaim asuransi jiwa sering muncul akibat penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, perbedaan penafsiran terhadap isi polis, serta wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Penelitian ini, BPSK berperan sebagai lembaga non-litigasi yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan dibandingkan jalur pengadilan namun, efektivitas pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK masih menjadi persoalan, karena adanya kendala sumber daya atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan BPSK, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang asuransi, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti OJK dan pengadilan, serta lemahnya pelaksanaan putusan BPSK di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lainnya dan didukung oleh studi lapangan melalui wawancara. Analisis penelitian difokuskan pada penilaian kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi jiwa, namun efektivitasnya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang asuransi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan BPSK, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, serta lemahnya pelaksanaan putusan BPSK. Upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa memerlukan penguatan kelembagaan BPSK, perbaikan koordinasi antar lembaga, peningkatan kepatuhan perusahaan asuransi, serta peningkatan literasi konsumen agar perlindungan hukum dapat terwujud secara lebih optimal.

2026-02-27T00:00:00Z Bunga, Mirza Humaira http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30222 2026-03-06T04:07:40Z 2026-02-27T00:00:00Z

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI Bunga, Mirza Humaira Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan pusaka tinggi sebagai harta warisan kolektif dalam garis ibu. Namun, perkembangan sosial memunculkan perubahan dalam praktik pewarisan, termasuk pemberian pusaka tinggi kepada anak laki-laki, seperti terlihat di Desa Sungai Jariang, Bukittinggi. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara norma adat, prinsip faraidh, serta kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan hukum pusaka tinggi, memeriksa praktik pembagiannya kepada anak laki-laki, dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai dinamika pewarisan adat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Penelitian ini memakai metode empiris dan deskriptif untuk mengkaji praktik pembagian pusaka tinggi. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Seluruh informasi dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman faktual serta jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah yang diteliti dalam konteks sosial adat masyarakat setempat pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Kedudukan harta pusaka tinggi di Desa Sungai Jariang hingga kini tetap diatur berdasarkan adat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, meskipun masyarakat telah mengalami dinamika sosial dan bersinggungan dengan hukum modern. Pusaka tinggi dipahami sebagai simbol identitas kaum dan penyangga keberlanjutan keluarga, sehingga pengelolaannya tetap berada dalam kewenangan perempuan garis ibu dan mamak sebagai pemimpin adat. Dalam praktiknya, anak laki-laki tidak memperoleh hak kepemilikan atas pusaka tinggi, namun dalam kondisi tertentu dapat diberikan hak pemanfaatan berdasarkan musyawarah kaum, terutama apabila yang bersangkutan berperan aktif dalam menjaga atau mengelola harta tersebut. Adapun kendala pelaksanaannya bersumber dari faktor internal berupa perbedaan pemahaman adat serta faktor eksternal akibat pengaruh perubahan sosial, yang menuntut upaya peningkatan pemahaman hukum Islam dan penyesuaian nilai adat secara selektif agar sistem pewarisan tetap relevan tanpa menghilangkan prinsip dasar budaya Minangkabau.

2026-02-27T00:00:00Z IMAM, MAHDY http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30037 2025-12-20T02:39:30Z 2025-11-27T00:00:00Z

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS IMAM, MAHDY Persaingan usaha yang semakin ketat dalam era perdagangan global telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek, sebagai instrumen penting dalam melindungi identitas dan reputasi produk. Pelanggaran terhadap hak merek sering memunculkan sengketa hukum antara pelaku usaha, baik karena adanya peniruan, pendaftaran dengan itikad tidak baik, maupun penggunaan merek terkenal tanpa izin. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak merek sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini Menggunakan Metode normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa undang undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal hukum, dan komentar ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan praktik penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Hasil penelitian pada Penulisan Skripsi ini menunjukkan bahwa sengketa merek di Indonesia meliputi berbagai bentuk, antara lain sengketa pendaftaran merek, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, penggunaan merek terkenal tanpa izin, pendaftaran dengan itikad tidak baik, serta sengketa antara merek dan indikasi geografis. Penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Niaga memberikan kepastian hukum, namun seringkali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Sementara itu, penyelesaian secara non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi dinilai lebih efisien dan berpotensi menjaga hubungan baik antara para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa merek di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, peningkatan profesionalitas aparat, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek sebagai aset ekonomi dan hukum.

2025-11-27T00:00:00Z Nasution, Ikhsanul Rizki http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30029 2025-11-25T07:28:28Z 2025-09-04T00:00:00Z

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Nasution, Ikhsanul Rizki Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, pada bentuk pemerintahan berlaku sistem presidensil. Artinya Presiden selaku pejabat eksekutif adalah pemegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan untuk menjalankan amanah dan pengembanan tugas-tugas negara dan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Seperti pada pengangkatan Menteri Negara dalam struktur kabinet pemerintahan. Para Menteri dipilih dan diangkat Presiden berdasarkan kewenangan dan hak prerogatifnya untuk membantu berbagai tugas Presiden dan kinerja pemerintahannya. Namun pada fenomenanya, keterpilihan dan keputusan Presiden dalam pengangkatan seorang Menteri seringkali dipengaruhi oleh unsur politis lainnya, seperti permintaan jatah Menteri dari partai pendukung pemerintah. Dimana permintaan tersebut pada akhirnya berpotensi mempengaruhi hak prerogatif Presiden untuk memilih para Menteri yang berkompeten pada bidang tugasnya. Dimana hal itu terbukti dari banyaknya Menteri negara yang berperilaku tidak baik, melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti pada praktik korupsi dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan menteri negara yang merupakan hak prerogatif Presiden pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, tingkat peluang keterpilihan pengangkatan menteri negara oleh Presiden atas dasar permintaan partai politik menurut sistem pemerintahan presidensial, dan bagaimana kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa keterpilihan dan keputusan Presiden dalam pengangkatan seorang Menteri seringkali dipengaruhi oleh unsur politis yang sumbernya datang dari partai koalisi pendukung Presiden itu sendiri. Dimana partai koalisi menyodorkan nama-nama calon Menteri dari partai mereka masing-masing untuk dapat duduk di kabinet pemerintahan. Sehingga dengan keadaan ini menyulitkan Presiden untuk memilih para Menteri yang memang kompeten dan professional dibidangnya.

2025-09-04T00:00:00Z