Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidanapornografi Dalam Media Internet Menurut Undangundangno. 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang No. 11 Tahun2008

Abstract

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan peribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para penguna lainya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebarkan dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Pornografi, untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa permasalahan pornografi sudah demikian komplek sehingga pemerintah harus menentukan alternatif penyelesaian masalah tersebut, kebijakan yang diambil Negara dalam hal ini adalah kebijkan penal yaitu kebijakan dengan menggunakan peraturan perundangundangan. Sehingga pemerintah mengesahkan RUU menjadi undang-undang

yakni UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang dijadikan acuan

normative penyelesaian permasalahan pornografi. Upaya untuk mengarahkan

tuduhan bahwa pornografi yang marak di tengah masyarakat disebabkan karena

masuknya budaya Barat yang serba vulgar. Hal ini semakin diperkuat dengan

berbagai citra, berita dan hiburan yang dipasarkan oleh industri media massa dan

hiburan Barat. Serta Penegakan hukum tindak pidana pornografi dalam media

internet oleh aparat kepolisian contohnya terdiri dari pelaksanaan upaya preventif

yang berupa penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti

pornografi yang dilakukan oleh bagian Binmas.